TI di pemilu

Sekarang pihak KPU gak bisa mungkir lagi kalo sistem TI di pemilu kali ini cukup kacau. Kebanyakan sih (katanya) karena human error, tapi kok kelihatannya kacau banget ya?. Dari yang saya dengar, di hari pertama aja udah kacau karena ada data test/dummy yang belum dihapus sehingga muncul di layar TV. Lalu kemarin sempat ada lonjakan data menjadi 70 juta data sudah masuk (yang akhirnya dikoreksi).


Di sini saya nggak bermaksud mencela hasil kerja KPU (yang menurut banyak orang sih layak dicela), saya hanya ingin bertanya, bertanya mengenai banyak hal.

Saya sudah membaca aneka dokumen yang dikeluarkan KPU di site mereka. Ada grand design, ada dokumen mengenai security, dll, tapi menurut saya semuanya masih terlalu mengawang-awang (contoh kecil: mengapa sampai harus ada penjelasan mengenai non repudiation, jika itu tidak diimplementasikan?, ini sih copy paste abis dari diktat kuliah).

Ditambah lagi di sana sama sekali tidak ada hasil implementasi riilnya. Saya takut ada banyak hal yang tidak sesuai dengan design itu (misalnya dalam dokumen dinyatakan bahwa software server harus open source, tapi web site hasil pemilu memakai Windows+IIS). Mengapa tidak ada sama sekali dokumen implementasi? apakah sebenarnya diharapkan tidak ada yang membaca dokumen-dokumen itu?

Hal yang paling penting dalam hidup ini: jika Anda membuat kesalahan, pastikan Anda tidak akan membuat lagi kesalahan yang sama. Pertanyaan berikutnya: apakah sekarang ada yang mendokumentasikan aneka macam kegagalan yang ada? akan adakah dokumen lesson learned? akankah kita mengulangi kesalahan yang sama?

Apakah sistem pemilu ini terlalu kompleks?, perhitungan teknis sederhana menunjukkan bahwa sepertinya pemilu tidak sekompleks itu. Mari kita lihat beberapa aspek: jumlah data yang diolah, pengumpulan data, dan pemrosesan data.

Berapa banyak data yang dibutuhkan untuk menyimpan seluruh data pemilih? dengan menyimpan data-data penting, 200 byte saja cukup (200 byte x 150 juta penduduk: 30 GB), tapi sebenarnya dalam pemilu ini, data pemilih kan tidak penting dalam perhitungan pemilu: 20-30 byte saja sudah cukup untuk mencatat sebuah kertas suara dari 1 orang pemilih dengan lengkap: id propinsi (1 byte), id daerah (2 – 4 byte), id daerah 2 (2-4 byte), id tps (2-4 byte), informasi pilihan (4 byte). Saya mengambil angka 20-30 byte, karena mungkin ada informasi tambahan yang ingin dipakai. Anggaplah dengan segala macam alignment, kita memakai 64 byte, jumlah data yang diolah hanyalah : 64 byte x 150 juta penduduk = 9,6 Gb. Data ini cukup masuk ke dua buah DVD, dan sebagai pembanding, data yang ditangani oleh sebuah perusahaan besar, jauh melebihi jumlah ini.

Memanage data sekecil itu pasti tidak susah bagi seorang DBA yang berpengalaman, lalu masalah berikutnya mungkin adalah pengumpulan datanya. Dalam suatu sistem yang sangat terdistribusi, salah satu masalah adalah pengumpulan data dengan cepat. Telkom sudah membangun infrastruktur jaringan dengan VPN senilai 1 milyar Rupiah , seharusnya ini sudah lebih dari cukup. Menurut saya bahkan terlalu berlebihan: pengiriman data dengan komputer + HP saja sudah lebih dari cukup (jika yang mengimplementasikan cukup memahami enkripsi). Dengan adanya infrastruktur yang overkill seperti itu, seharusnya pengumpulan data bisa dilakukan dengan cepat.

Ada satu masalah yang kurang diperhatikan KPU, seharusnya data yang ada bisa di-drill down sampai suatu daerah, atau bahkan sampai satu TPS. Jika rakyat bisa melihat data itu, maka kita bisa yakin bahwa data di RT dan RW kita masing-masing sudah masuk dengan benar, tidak ada keraguan lagi. Dengan tidak adanya keyakinan, pasti akan ada perhitungan ulang suara pemilu yang akan mengambil banyak waktu.

Lalu hal terakhir, mengenai pemrosesan data: data yang sedikit, dan sudah terkumpul tentunya tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk diproses. Tanpa DBMS pun (dengan plain text misalnya), data tetap akan bisa diproses kurang dari sehari.

Akan adakah orang dari KPU yang menjelaskan semuanya ini? semoga saja ada. Adakah yang bersedia mengacungkan tangan, dan menjelaskan kepada publik mengenai sistem yang ada saat ini?

Satu tanggapan pada “TI di pemilu”

  1. Ping-balik: #direktif

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.